Arifuddin Hamid, S.H., M.E.

Jakarta

Memimpin riset dan advokasi kebijakan di bidang energi, sumber daya alam, kepatuhan regulasi, serta tata kelola kelembagaan, termasuk membangun kolaborasi dengan pemerintah dan regulator serta mengarahkan tim dalam analisis risiko regulasi, transisi energi, dan kebijakan nasional.

Jakarta

Memberikan pendampingan strategis dalam penguatan tata kelola, manajemen, efisiensi logistik, dan pengembangan kapasitas kelembagaan koperasi serta program pemberdayaan pedagang pasar.

Jakarta

Memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan kepada Pimpinan MPR RI, menyusun naskah kebijakan dan instrumen kepatuhan, serta memimpin koordinasi lintas kementerian/lembaga dan tim analis dalam pemantauan regulasi, legislasi, dan tata kelola kelembagaan.

Jakarta

Memberikan analisis kebijakan strategis di bidang pertahanan, diplomasi, dan pembangunan nasional, serta mendukung fungsi legislasi, pengawasan pemerintah, penilaian kepatuhan, dan penyusunan naskah akademik.

Kementerian Investasi/BKPM – Jakarta

Memberikan konsultasi hukum dalam pengembangan OSS-RBA, meliputi analisis kebijakan perizinan, identifikasi risiko maladministrasi, penyempurnaan sistem pemantauan, dan koordinasi implementasi lintas sektor.

Jakarta

Menyusun kerangka program, indikator kinerja, serta mekanisme monitoring dan evaluasi dengan memastikan kesesuaiannya terhadap regulasi dan kebijakan nasional.

Jakarta

Memimpin penelitian nasional mengenai pengembangan desa wisata berbasis keberlanjutan dan digitalisasi serta menyusun rekomendasi strategis bagi pengembangan ekonomi desa.

Jakarta

Mendukung fungsi legislasi dan pengawasan di bidang hukum dan HAM melalui penyusunan naskah akademik, instrumen kepatuhan, evaluasi kinerja pemerintah, serta koordinasi strategis dengan kementerian, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil.

Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) / Indonesian Law Reform Institute – Jakarta

Melakukan analisis hukum dan kebijakan serta menyusun usulan legislasi berbasis bukti untuk mendukung Program Legislasi Nasional dan prioritas kebijakan Komite II.

Jakarta

Menyusun kertas kebijakan dan kerangka kerja sama pembangunan dalam penyusunan RPJMN 2015–2019 serta berkolaborasi dengan ADB dan mitra pembangunan internasional dalam pendanaan multilateral.

Jakarta

Menangani dokumentasi dan kepatuhan hukum perusahaan, penelaahan kontrak dan perizinan korporasi, serta koordinasi dengan regulator terkait pemenuhan ketentuan hukum.